Instansi Pemerintah Nilainya Pas-Pasan

29 Instansi Pemerintah Nilainya Pas-pasan
Selasa, 06 April 2010, 00:03:15 WIB


Jakarta, RMOL. Walah... Ranking Kemen PAN & RB Malah Terpuruk

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) belum bisa menjadi contoh bagi instansi pemerintah.

Buktinya, kementerian yang dikomandoi EE Mangindaan itu hanya masuk predikat cukup baik (CC) yang nilainya hanya antara 50-60. Ini berarti nilainya pas-pasan. Padahal, yang menilai dirinya sendiri.

Penilaian itu berdasarkan eva­luasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pusat Ta­hun 2009 yang di­keluarkan Ke­­men PAN dan RB.

Kalau ta­hun 2008, kemente­rian ini mendapat ranking 12 dari 74 ins­tan­si pe­merintah. Tahun 2009 menda­pat ranking 16 dari 72 instansi pe­merintah.

Memang di predikat cukup baik, kementerian ini urutan sem­bilan. Tapi di atas peringkat cu­kup baik itu, ada tujuh instansi pemerintah yang mendapat pre­dikat baik (B). Ini artinya pering­kat secara keseluruhan adalah 16 (baca tabel).

Selain predikat itu, ada juga 33 instansi yang mendapat predikat agak kurang (C), dan 3 instansi men­dapatkan predikat Kurang (D).

Seharusnya kementerian yang menyandang gelar Reformasi Biro­krasi itu hendaknya bisa men­jadi contoh bagi instansi pe­merintah lainnya.

Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, E.E. Mangindaan me­ngatakan, sebagian besar instansi pemerintah pusat masih perlu perhatian dalam pelaksanaan ma­najemen pemerintah yang ber­basis kinerja.

“Tingkat akuntabilitas kinerja yang diperoleh belum memuas­kan dan masih perlu pembenahan serta perbaikan,” ujarnya.

Bahkan, untuk Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi sendiri, hasil yang diperolehnya masih dalam predikat “CC”. “Artinya Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, juga harus melakukan pembenahan dalam implementasi Sistem AKIP-nya,” ujarnya.

Namun diingatkannya, apapun hasil yang diperoleh dari evaluasi akuntabilitas kinerja ini, bukan­lah merupakan vonis yang perlu ditakuti, tetapi justru dijadikan pemicu dan pendorong untuk mem­perbaiki penerapan Sistem AKIP di instansi masing-masing.

Menanggapi hal itu, pemerhati kebijakan publik, Bambang Sri­pujo Sukarnosakti mengata­kan, kinerja Kemen PAN dan RB da­lam melakukan pengawasan ter­hadap pelaksanaan reformasi biro­krasi telah gagal.

“Buktinya ada 29 instansi pe­me­rintah nilainya pas-pasan yak­ni hanya masuk predikat cukup baik dengan nilai 50-60, dan di bawahnya ada 33 intansi men­dapat predikat agak kurang, serta 3 instansi dapat predikat kurang,’’ paparnya.

“Walah, Ranking Kemen PAN dan RB malah terpuruk, dari 12 tahun 2008 menjadi 16 tahun 2009. Jadi, wajar saja nggak bisa mengawasi intansi lain, mengu­rusi intansi sendiri saja belum becus,’’ tambahnya.

Dikatakan, kelemahan lain dari Kemen PAN dan RB dalam me­ningkatkan pelaksanaan refor­masi birokrasi adalah tidak dila­kukannya pembenahan karakter moral bangsa, yaitu dengan mem­berikan pendidikan Pancasila di setiap kementerian.

Sementara Ketua Dewan Pim­pinan Wilayah (DPW) Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jabodetabek, Ali Muksin, menya­takan, kinerja Kementerian Te­naga Kerja dan Transmigrasi (Ke­menakertrans) belum terlihat ke­majuan yang signifikan.

Dikatakan, Kemenaakertrans harus bisa memperjuangan nasib para buruh migran yang berada di luar negeri, serta bisa mem­be­ri­kan perlindungan hukum.

"Predikat Cukup Baik Itu Dapat Nilai 50-60"
Gatot Sugiharto, Kabiro Humas Kemen PAN dan RB

Alat ukur yang digunakan Ke­menterian PAN dan RB dalam me­nilai kinerja instansi pemerin­tah yang dapat nilai cukup baik (CC) bisa dipertanggungja­wab­kan.

Demikian disampaikan Ke­pada Biro Hubungan Masyarakat (Ka­biro Humas) Kemen PAN dan RB, Gatot Sugiharto, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, ke­marin.

“Kementerian yang masuk predikat cukup baik (CC) itu mendapat nilai 50-60,” katanya.

Menurutnya, penilaian itu berdasarkan akuntabilitas kinerja yang baik, taat kebijakan, memi­liki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung­jawaban.

Pada penilaian sekarang, ba­nyak sekali kementerian yang posisinya meningkat, karena me­reka berlomba-lomba untuk men­jadi yang terbaik.

Ditanya mengenai posisi Ke­men PAN dan RB yang berada di urutan sembilan dari kelompok predikat CC, Gatot mengatakan, pihaknya sangat objektif dalam melakukan penilaian.

Namun, lanjutnya, berdasarkan kelompok kementeriaan negara, Kemen PAN dan RB merupakan ke­menterian yang terbaik. Se­men­tara dari kelompok lembaga pe­merintah non departemen (LPND), Badan Pengawas Ke­uang­an dan Pembangunan (BPKP) menjadi juaranya.

“Jika berdasarkan departemen yang sekarang jadi kementerian, juaranya adalah Kementerian Pendidikan Nasional,” tandas­nya.

“Urutan Kemenhut Nggak Tepat’’
Teguh Surya, Kepala Departemen Kampanye Eksekutif Nasional WALHI

Pemberian predikat cukup baik dengan urutan empat untuk Ke­men­terian Kehutanan (Ke­men­hut) dinilai tidak fair. Sebab, penilaian itu tidak melibatkan stake holder.

Demikian disampaikan Kepala De­partemen Kampanye Ekse­kutif Nasional Wa­hana Ling­kung­an Hi­dup Indonesia (Walhi), Teguh Surya.

“Jadi, urutan Kemenhut nggak tepat. Apalagi belum ter­lihat keber­hasilannya kok. Jadi, posisi empat itu tidak legiti­med,” ujarnya.

Menurutnya, nilai yang pas bagi kementerian ini adalah uru­tan dua dari belakang. Sebab, se­lama ini kinerjanya sangat buruk dalam berbagai hal terutama soal reformasi birokrasi.

“Sekarang saja hutan Indonesia menjadi perbincangan di tingkat na­sional dan internasional. Se­bab, ba­nyak hutan yang gundul,” tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, Kemen­hut juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 2010 tentang alih perubahan fung­­si dan peruntukan hutan. Dengan PP tersebut ada proses untuk melegalisasi kawasan hu­tan menjadi kawasan industri.

“Ini menunjukkan kehancuran hutan dilegalkan dalam tata ke­lolaannya. Jadi, tolong diko­reksi ulang deh predikat terse­but,” tan­dasnya.

“Penilaian Ini Membingungkan’’
Riza Damanik, Pengamat Kelautan Dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) di­nilai nggak layak di urutan dua da­lam kelompok penilaian CC (cu­kup baik). Sebab, tidak sesuai deng­an kinerja riilnya di lapang­an.

Demikian disampaikan penga­mat kelautan dan perikanan, Riza Damanik, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

“Masa Kementerian KP me­nya­lip kinerja BPK (Badan Pe­me­riksa Keuangan) dan Mahka­mah Kons­­ti­tusi (MK) yang ada di posisi lima dan tujuh. Posisi ini naik signifikan dari penilaian ta­hun 2008 yaitu di urutan 33,” pa­parnya.

Menurut Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Pe­ri­kanan (Kiara) itu, sampai se­karang Kementerian KP belum membuat terobosan dalam me­nye­lesaikan masalah kelautan dan perikanan, sehingga banyak nela­yan yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Sementara, kata dia, BPK su­dah banyak melakukan terobosan dan meningkatkan kinerjanya. Misalnya mereka berhasil mela­kukan audit investigatif terhadap Bank Century, yang hasilnya me­nyebutkan ada pelanggaran.

“Jika kriteria penilaian Kemen PAN dan RB itu berdasarkan ki­nerjanya, maka apa yang sudah dila­kukan Kementerian KP. Jadi, penilaian ini membingungkan,” paparnya.

Justru, lanjutnya, berdasarkan hasil survey integritas pelayanan publik yang dilakukan KPK ter­hadap kinerja intansi pemerintah 2009, menempatkan Kementeri­an KP pada urutan keempat dari belakang sebagai intansi yang integritas pelayanan publiknya rendah.

“Itu Hanya Sekadar Tantangan’’
Harun Al Rasyid, Anggota Komisi II DPR

Ranking bukan ukuran un­tuk menunjukkan prestasi. Yang pa­ling penting adalah rea­lisasi di lapangan, apakah se­suai dengan kenyataan atau sebaliknya.

“Ranking itu hanya sekadar tan­tang­an untuk bekerja lebih baik lagi,” kata anggota Komis II DPR, Harun Al Rasyid, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Mengenai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang me­le­sat urutannya, kata dia, itu bisa jadi sesuatu yang wajar atau se­baliknya.

Kenyatannya, jelas dia, ba­nyak polemik mengenai Pilkada yang bisa menjadi penilaian minor.

Sementara anggota Komisi X DPR, Nurul Qomar mengatakan, kinerja Kemenpora yang agak turun merupakan akumulasi dari kepemimpinan sebelumnya yaitu eranya Adhiyaksa Dault.

“Ini kan penilaian tahun 2009. Untuk Andi Mallarangeng belum ada parameternya. Sebab, hanya dua bulan bekerja tahun 2009,” katanya.

“Wajar, Kemenkes Urutan Bontot’’
Irgan Chairul Mahfidz, Wakil Ketua Komisi IX DPR

Kinerja Kementerian Kese­ha­tan (Kemenkes) dalam mem­berikan pelayanan publik masih belum maksimal, sehingga wa­jar masuk urutan terakhir dalam kelompok instansi pemerintah yang mendapat nilai cukup baik.

“Wajar, Kemenkes urutan bontot. Penilaian Kemen PAN dan RB itu sudah benar untuk kemen­terian ini. Sebab, sesuai dengan kondisi riil di la­pang­an,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR, Irgan Chairul Mah­fidz, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, Kemenkes ma­sih sangat minim dalam mem­berikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat level bawah. Se­bab, masih banyak pasien yang kurang terlayani keseha­tannya di rumah sakit, karena persoalan administratif.

“Ke depan mereka harus mengoptimalisasikan kualitas standar pelayanan kesehatan bagi masyarakat bawah, dan mengurangi birokrasi,” tandas­nya.

“Beri Nilai Seenaknya Saja’’
Deni Daruri, Pemerhati Ekonomi

“Kinerja Kementerian Per­da­gangan tidak memuaskan, se­hingga posisinya nggak pas uru­tan 21, tapi lebih pas di pre­dikat buruk,” ujar pemerhati ekonomi, Deni Daruri, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, Kemendag be­lum memberikan peluang mak­si­mal bagi perdagangan pro­duk­si dalam negeri. Yang terjadi malah ada kesan mematikan industri dalam negeri.

“Maka wajar saja kalau kon­disi ekonomi kita memprihatin­kan,’’ ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, kemen­terian ini juga tidak berhasil da­lam meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Kemen­dag malah banyak berpihak ke perdagangan bebas. Hal ini bisa dilihat dari disetujuinya perda­gangan bebas dengan China.

“Jadi, wajar kalau urutannya menurun. Kalau 2008 di urutan 14, tahun ini di urutan 21,” ujarnya.

“Penilaian Kemen PAN dan RB sudah sangat bagus untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah, namun sayang ha­silnya banyak yang menimbul­kan pertanyaan. Sebab, beri ni­lai seenaknya saja,” tambah­nya.

“Tolak Ukurnya Nggak Jelas’’
Fuad Zakaria, Pemerhati Perumahan

Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) berada di uru­tan 17 dalam predikat cukup baik berdasarkan laporan Akun­tabilitas Kinerja Instansi Peme­rintah (AKIP) dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Ke­men PAN dan RB) dinilai tidak mempunyai tolak ukur yang jelas.

“Tolak ukurnya nggak jelas, sehingga apa alasannya Kemen­pera masuk dalam predikat cu­kup baik,” ujar pemerhati peru­mahan, Fuad Zakaria, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Menurut Ketua Dewan Per­tim­bangan Organisasi (DPO) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Peruma­han dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) itu, kalau tolak ukurnya tentang reformasi birokrasi. Maka per­tanyaannya adalah apakah ke­menterian ini memang tidak pernah tersang­kut korupsi.

“Kalau tidak terkena korupsi, ya setuju saja kalau dilihatnya seperti itu. Tapi kalau dilihat kinerjanya sih, jauh dari target,” katanya.

Menurutnya, dari lima tahun lalu Kementerian ini selalu tidak memenuhi target untuk perumahan rakyat. Sebab, tiap tahunnya kebutuhan rumah rakyat kian membengkak yaitu berkisar 4 juta untuk 2004 dan 7 juta untuk 2009.

Ke depan, lanjut Fuad, Men­­­pera harus menuntaskan peme­nuhan perumahan untuk rakyat.
[RM]